Selasa, 24 April 2012

Penanganan Banjir di Tangerang Terbentur Minimnya Anggaran

[SERANG] Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengakui penanganan banjir di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan masih terbentur minim anggaran untuk mengupayakan normalisasi sungai yang ada. Banjir yang terjadi di wilayah Tangerang disebabkan oleh faktor belum adanya upaya normalisasi sungai. Gubernur Banten Hj Ratu Atut Chosiyah, di Serang, Selasa (14/2) menjelaskan penanganan normalisasi sungai di wilayah Tangerang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat yaitu Balai Besar Wilayah Sungai Cisadane dan Cidurian. “Untuk pengelolaan sungai yang ada di Banten memang tanggung jawab pemerintah pusat,” ujar Atut. Menurut Atut, belum maksimalnya upaya normalisasi sungai karena pendanaan masih minim. Sungai di Tangerang memang pernah dilakukan pengerukan, namun hasilnya tidak optimal sehingga banjir tetap saja terjadi. Atut menjelaskan pada tahun 2006 lalu, saat terjadi bencana banjir di tiga provinsi yakni, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Wakil Presiden yang saat itu masih Yusuf Kalla, telah merencanakan Pemprov Banten akan diberikan bantuan anggaran untuk melakukan normalisasi sungai dalam tiga tahap selama tiga tahun. Namun sejauh mana realisasi rencana tersebut, Atut Chosiyah mengaku tidak mengetahuinya. Sementara itu Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman (DSDAP) Banten Iing Suwargi mengatakan, Pemprov Banten akan segera melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait untuk membahas penanggulangan banjir di Tangerang. “Kami masih mengumpulkan data, dan akan segera melakukan rapat penanggulangan banjir di Tangerang dengan pemerintah pusat,” ujar Iing. Dikatakan, berdasarkan hasil rapat bersama pembahasan penanggulangan banjir untuk DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten pada 2006 lalu, Provinsi Banten akan mendapatkan bantuan dana pada 2007 sebesar Rp100 miliar untuk pengerukan Sungai Cisadane dan Rp117 miliar untuk Situ di Tangerang. Bahkan dana penanggulangan banjir juga akan kembali diberikan kepada Provinsi Banten pada 2008 dan 2009, namun Pemprov Banten mengakui tidak mengetahui apakah rencana anggaran tersebut telah terealisasi atau tidak. [149]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar