JAKARTA– Meskipun tengah dililit kasus korupsi simulator SIM, satuan penyelenggara administrasi SIM (Satpas) Polda Metro Jaya justru terpilih sebagai unit yang paling favorit dalam kompetisi layanan publik yang diselenggarakan oleh Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan Open Government Indonesia.
Berdasarkan akumulasi suara pilihan masyarakat hingga penutupan di hari Senin (30/7/2012) pukul 12.00 WIB didapatkan layanan publik dengan suara terbanyak yakni pengurusan surat izin mengemudi dengan jumlah 7.492 suara.
Ketua Dewan Juri Kompetisi Layanan Publik Danang Girindrawardana mengatakan pengurusan SIM di Polda Metro Jaya diterapkan secara online dan tidak lagi menggunakan calo. Masyarakat juga bisa melihat materi uji dan hasilnya secara real time melalui situs yang disediakan.
“Pengurusan SIM di Polda Masyarakat paling disukai masyarakat dari seluruh peserta Kompetisi Layanan Publik,” ujarnya saat penyerahaan penghargaan kepada 10 pemenang oleh Wapres Boediono di Istana Wapres, hari ini.
Panitia menetapkan 10 pemenang dari kompetisi ini yang dinlai sudah menerapkan pelayanan secara transparan. Kompetisi ini diikuti Kompetisi diikui 62 unit layanan publik dari 34 kementerian/lembaga dalam perjalanan melalui seleksi dari tim juri yang kompeten dan independen selama April sampai Juli.
Dari 10 pemenang itu, dua instansi diantaranya dari Polri. Selain pengurusan SIM Polda Metro Jaya, layanan siaran langsung dan informasi melalui media social dari National Traffic Management Centre (NTMS) Polri juga terpilih menjadi pemenang.
Pada kesempatan itu, Wapres Boediono memberikan apresiasi kepada Kepolisian yang terus memperbaiki sistem pelayanan publik, meskipun lembaga itu kini mendapat sorotan tajam terkait kasus dugaan kasus korupsi di Korlantas Polri.
“Dalam suasana yang seperti ini, kita juga perlu memberikan apresiasi yang tulus kepada Polri yang sudah berupaya memperbaiki layanan. Memang di dalam dalam perlu perbaikan dan saya mendukung untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” kata Boediono.
Wapres mengatakan dirinya sangat mendukung Polri dan instansi lain dalam memberikan perbaikan layanan kepada masyarakat sebagai upaya membangun demokrasi yang lebih baik dan transparan.
“Kalau ingin demokrasi berjalan berkelanjutan, maka dasarnya pemerintahan yang baik dan ini mendukung landasan demokrasi melalui komunikasi yang baik antara publik dan pemerintah,” kata Wapres.
Kepala Unit Kerja Presiden Bidang pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto mengatakan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik baik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah.
“Secara umum pelayanan publik yang dilaksanakan instansi pemerintah sudah membaik, terutama sejak munculnya desakan dan sikap kritis masyarakat menyangkut perbaikan pelayanan,” kata Kuntoro.
Kuntoro mengatakan kejadian kasus korupsi di Korlantas Polri tidak mengurangi penilaian, karena pejabat NTMC dan Satpa SIM Polda Metro Jaya yang diduga terkait dengan kasus korupsi bukan pejabat yang mengikuti kompetisi open government.
“Kantor yang mengelola proses pengadaan simulator SIM dan kantor yang mengelola penerbitan SIM dan NTMC berbeda, jadi tidak terkait,” katanya.
Berikut Top 10 layanan paling transparan dan progresif
1. Inatrade – Kementerian Perdagangaan
2. Sistem Penerbitan Paspor – Kantor Imigrasi Jakarta Selatan
3. Beasiswa Bidik Misi – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
4. Perizinan Frekuensi Radio – Kementerian Komunikasi dan Informatika
5. National Trafiic Management Center – Kepolisian RI
6. Notofikasi Kosmetika – BPOM
7. Penilaian Keamanan Pangan – BPOM
8. Satuan penyelenggaran administrasi SIM – Kepolisian RI
9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi – Kementerian PU
10. Kantor Pertanahan Jakarta Barat – BPN
(Asep Dadan Muhanda/spr)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar